KKP Bakal Tarik Investor ke Sektor Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menarik investasi masuk ke daerah Badan Kerja Sama Utara-Utara (BKSU). Investasi yang dimaksud khusus di bidang perikanan budidaya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengapresiasi terbentuknya BKSU ini. Menurutnya, hal ini bentuk komitmen daerah mendorong perikanan budidaya sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

"BKSU menjadi langkah nyata inisiatif daerah untuk mendorong ekonomi dari sub sektor perikanan budidaya,"kata Edhy dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Langkah ini perlu menjadi rujukan bagi kepala daerah yang memiliki potensi yang sama. KKP siap memfasilitasi agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku anggaran KKP sebelumnya dipotong Rp 1,84 triliun. Namun beberapa waktu lalu pihaknya sepakat untuk memberikan lagi sebesar Rp 1 triliun. Dia ingin dalam satu tahun ini hasilnya sudah terlihat dan terasa manfaatnya.

"Ini yang akan kita gunakan khususnya untuk memperkuat perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengawasan," kata Edhy.

Pemerintah juga akan membantu menarik investasi masuk di BKSU demi mempercepat pengembangannya. Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah tentu tidak akan pernah cukup.

Edhy menilai perlu adanya investasi yang masuk agar berjalan maksimal. Beberapa negara seperti China, Jepang, Portugal, Polandia dan negara lain kata Edhy sangat tertarik untuk investasi perikanan budidaya di Indonesia.

Untuk itu dia menginginkan BKSU yang ada saat ini bisa berjalan terlebih dahulu. Sehingga saat nanti investor datang menenamkan modalnya, BKSU sudah siap.

"Saya minta BKSU ini mulai dulu, jadi nanti saat investor masuk kita sudah siap dan tinggal jalan", kata Menteri KKP.

Lahan Tambak

Edhy Prabowo dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi Pudjiastuti pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Informasi yang diterima Edhy, saat ini ada lahan tambak tradisional seluas 280 Ha. Dia meminta Dirjen Perikanan Budidaya untuk melakukan survei secara intensif.

Terkait pembiayaan KKP kata Edhy sudah mulai terbuka. KKP memiliki BLU yang siap untuk memfasilitasi akses pembiayaan.

"Intinya yang penting komitmen dan kerjasama dari kita semua, tanpa itu mustahil program akan sukses", kata Edhy.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan empat kepala daerah dalam BKSU. Fokus program yang akan didorong pada tahap awal yakni pengembangan budidaya udang.

"Prinsipnya, kami siap untuk support pengembangan perikanan budidaya di BKSU," kata Slamet.

Sebagai tahap awal, tahun ini KKP akan bangun percontohan konsep pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis klaster di Kabupaten Buol. Proyek ini dijadikan pioner dan akan jadi model pengembangan sejenis di daerah lainnya.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan hibah tanah seluas 25 Ha dari pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk menunjang perikanan budidaya. Sementara KKP menyerahkan sejumlah dukungan untuk pengembangan perikanan budidaya di Propinsi Gorontalo.

Dana sejumlah 7,9 milyar rupiah tersebut diserahkan pada lima Kabupaten/Kota yakni Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo dan Kota Gorontalo. Dana tersebut masing-masing untuk pengembangan bioflok, premi asuransi, input produksi, dukungan excavator dan PITAP dan pinjaman permodalan.

Sumber: Liputan 6